KOROPAK.COM – JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur dasar di wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menurutnya, distribusi bantuan ke korban terhambat akibat kerusakan jalan dan jembatan. “Pemulihan infrastruktur dasar adalah kunci. Tanpa akses jalan dan jembatan yang memadai, upaya penyaluran bantuan dan evakuasi akan terhambat,” ujar Danang dalam keterangan, Rabu (3/12/2025).
Danang menegaskan, setiap jam sangat berarti bagi keselamatan warga, sehingga pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemangku kepentingan terkait, dan pemerintah daerah, harus segera mendata kerusakan dan melakukan perbaikan di tiga provinsi terdampak.
“Kita tidak boleh kehilangan waktu. Setiap jam sangat berarti bagi keselamatan warga,” tambah Danang. Ia juga meminta langkah cepat dan terukur agar bantuan bisa merata di seluruh wilayah terdampak.
Bencana banjir dan longsor di Sumatera telah menelan 770 korban jiwa hingga sore 3 Desember 2025, dengan korban hilang mencapai 463 orang, menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers virtual.
Rinciannya, korban meninggal: Aceh 277 jiwa, Sumut 299 jiwa, dan Sumbar 194 jiwa. Korban hilang: Aceh 193 jiwa, Sumut 159 jiwa, dan Sumbar 111 jiwa.
Selain korban jiwa, bencana ini juga mengakibatkan kerusakan rumah dan fasilitas publik. Data Pusdatin BNPB mencatat 3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak sedang, dan 4.900 rumah rusak ringan.
Fasilitas umum juga terdampak: 45,48 persen jembatan rusak, fasilitas ibadah 20,21 persen, fasilitas pendidikan 32,92 persen, dan fasilitas kesehatan 1,38 persen.
Sebuah foto memperlihatkan kondisi mobil tertimbun material longsor di Jembatan Kembar Silaiang, Padang Panjang, Sumbar, pada Sabtu (29/11/2025). Petugas gabungan masih membersihkan material lumpur dan batang pohon yang menutup akses jalan Padang-Bukittinggi.
Upaya perbaikan infrastruktur dinilai penting untuk mempercepat normalisasi kondisi masyarakat dan meminimalkan risiko korban tambahan.
