KOROPAK.COM – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan pihaknya akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk membahas dampak bencana banjir dan longsor terhadap fasilitas pendidikan di wilayah Sumatera.
Berdasarkan laporan Kemendikdasmen, terdapat 1.009 sekolah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana tersebut.
“Komisi X ingin mendengarkan secara langsung apa saja langkah yang sudah dilakukan Kemendikdasmen. Situasi ini menyangkut masa depan pendidikan ribuan siswa dan keselamatan para guru,” ujar Lalu dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).
Ia menjelaskan kegiatan belajar-mengajar di tiga provinsi itu terhambat akibat bencana yang menerjang dalam beberapa pekan terakhir. Karena itu, DPR akan meminta kejelasan langkah penanganan dan kebutuhan darurat pendidikan yang harus dipenuhi, termasuk aspek keamanan bagi murid serta tenaga pengajar.
Komisi X juga menyoroti daerah yang masih terisolasi akibat akses jalan yang terputus. Kondisi ini dinilai turut memperparah hambatan layanan pendidikan di kawasan terdampak.
“Tidak kalah pentingnya adalah daerah-daerah yang hingga kini masih terisolir. Akses jalan yang terputus tentu berdampak pada layanan pendidikan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Lalu.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut pihaknya telah melakukan mitigasi dan pemetaan dampak bencana. Kemendikdasmen juga menyalurkan dana tanggap darurat tahap awal sebesar Rp4 miliar untuk mendukung keberlangsungan proses belajar pasca-bencana.
“Mitigasi sudah kami lakukan, termasuk pemetaan wilayah terdampak, tidak hanya di Aceh dan Sumatera Utara, namun juga beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah,” kata Abdul Mu’ti melalui rilis resmi Kemendikdasmen.
Adapun dari 1.009 satuan pendidikan terdampak, rinciannya adalah 310 di Aceh, 385 di Sumatera Utara, dan 314 di Sumatera Barat, mulai dari jenjang PAUD hingga SLB. Kemendikdasmen juga telah mendirikan tenda darurat di sejumlah lokasi untuk menunjang kegiatan belajar sementara.
Komisi X meminta agar Kemendikdasmen menyusun protokol pendidikan di daerah rawan bencana agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan sistematis apabila situasi serupa terjadi di masa mendatang.
