KOROPAK.COM – Usulan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengusulkan untuk merelokasi warga Gaza dan memberikan kendali atas wilayah tersebut kepada AS berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan serta melemahkan solusi dua negara, menurut para ahli politik Palestina.
Pada konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Selasa (4/2), Trump mengungkapkan bahwa AS akan mengambil alih dan membangun kembali Jalur Gaza, namun tanpa merinci prosedur pemukiman kembali bagi warga Palestina.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mencoba memperjelas pernyataan Trump pada Rabu (5/2), dengan menyatakan bahwa Trump hanya bermaksud membersihkan puing-puing dan amunisi yang belum meledak, bukan untuk menggusur warga Gaza.
Pernyataan Trump mendapat kritik luas yang menilai ini sebagai langkah untuk menghapus identitas dan hak-hak nasional Palestina dengan alasan bantuan kemanusiaan. Beberapa analis Palestina berpendapat bahwa ini bagian dari upaya lebih besar untuk melemahkan perjuangan Palestina.
“Meski kemungkinan rencana tersebut tidak segera dilaksanakan, beberapa pakar menganggapnya sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk merombak dinamika di kawasan,” ungkap Samir Anbitawi, seorang pakar Palestina dari Ramallah.
Anbitawi menyatakan bahwa ide tersebut bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari usaha AS-Israel untuk membingkai konflik ini sebagai masalah pengungsi dan mengesampingkan hak-hak politik Palestina.
“Rencana tersebut bisa memperburuk pemisahan Gaza dari Tepi Barat, memecah wilayah Palestina dan merusak prospek negara Palestina yang merdeka. Ini juga berpotensi memperkuat kontrol Israel atas tanah Palestina dengan melakukan depopulasi Gaza,” katanya.
Fadi Jomaa, dosen di Arab American University, menambahkan bahwa kebijakan AS ini akan menyebabkan ketegangan di negara-negara yang menjadi tujuan relokasi pengungsi, yang kesulitan menangani gelombang pengungsi ditambah ketidakstabilan kawasan.
Penolakan terhadap usulan ini datang dari banyak pemerintah dan pemimpin regional. Liga Arab menganggap rencana Trump melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas regional.
Negara-negara seperti Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Yordania juga menegaskan penolakan mereka terhadap usulan tersebut, menekankan pentingnya solusi dua negara yang menghormati hak-hak Palestina.
