Koropak.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mengimbau Pertamina untuk memperketat pengawasan terkait distribusi BBM bersubsidi.
Hal ini disampaikan Darmadi menanggapi dugaan adanya masalah dalam penyaluran BBM bersubsidi di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menyebabkan kelangkaan di beberapa wilayah seperti Pulau Timor, Belu, Kota Kupang, dan destinasi wisata Labuan Bajo.
Kelangkaan BBM bersubsidi di NTT telah berlangsung lama, namun belum ada langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini.
dilansir dari laman parlementaria, Darmadi meminta Pertamina untuk segera melakukan tindakan langsung di lapangan dengan sistem pengawasan yang kredibel, agar kelangkaan tersebut tidak berdampak serius pada aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Menurut Darmadi, kelangkaan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya efektivitas pengawasan dalam proses distribusi BBM bersubsidi, yang membuka peluang bagi terjadinya penyelundupan BBM ke negara tetangga.
“Sebab praktik kenakalan yang terjadi salah satunya adalah penyelundupan BBM bersubsidi sampai ke negara Timor Leste. Memang NTT, khususnya Pulau Timor ini adalah wilayah perbatasan. Tapi bukan berarti pengawasan abai sehingga banyak celah pelanggaran yang dilakukan,” tegasnya.
“BBM bersubsidi ini kan untuk rakyat kecil, tapi disalahgunakan buat sektor industri. Apalagi sampai diselundupkan ke negara lain, kan keterlaluan”
Darmadi menjelaskan, kelangkaan BBM memberikan dampak dan menghantam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Masyarakat kecil seperti nelayan maupun petani terkena imbas dari kelangkaan BBM bersubsidi dan membuat perekonomian mereka semakin menurun.
Belum lagi, kata Darmadi, sektor pariwisata pun ikut terdampak karena kelangkaan juga terjadi di kawasan Labuan Bajo.
“Kita lihat dampaknya bagi rakyat kecil seperti nelayan, mereka jadi tidak bisa melaut setiap hari. Proses produksi pertanian juga begitu, petani susah mendapat BBM subsidi untuk operasional alsitan. Padahal mereka buat beli BBM subsidi syaratnya aja susah,” papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Pariwisata juga kena imbas, padahal untuk transportasi dan kebutuhan di Labuan Bajo, BBM ini sangat pokok. Akhirnya menyebabkan ketidakpuasaan wisatawan, dan menyulitkan pelaku sektor pariwisata dan ekraf, termasuk UMKM,” imbuh Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu.
Darmadi menilai, kondisi ini sudah sangat meresahkan karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara, justru menjadi korban praktik korupsi dan ketidakadilan.
“BBM bersubsidi ini kan untuk rakyat kecil, tapi disalahgunakan buat sektor industri. Apalagi sampai diselundupkan ke negara lain, kan keterlaluan. Hak-hak masyarakat kita dibajak oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab,” ujar Darmadi.
Komisi VI DPR yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor industri, perdagangan, dan BUMN ini pun meminta komitmen tegas Pemerintah mendukung pemberantasan mafia BBM bersubsidi.
Khususnya, kata Darmadi, Kementerian BUMN, Pertamina dan stakeholder terkait untuk memperketat pengawasan dalam pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“Mafia BBM yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi BBM bersubsidi adalah cerminan dari ketidakberesan pengawasan di tingkat daerah hingga pusat,” jelasnya.
“Bayangkan berapa banyak kerugian negara karena masalah ini? Berapa banyak hak masyarakat yang dirampas? Harus ada komitmen kuat dari Pemerintah dan Pertamina serta penegak hukum untuk menyelesaikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” imbuh Darmadi.
