KOROPAK.COM – JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mendorong agar Presiden segera melantik Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.
Menurutnya, penetapan pimpinan BP BUMN menjadi langkah penting agar lembaga baru itu bisa segera beroperasi secara efektif dan menjalankan fungsi pengawasannya.
“Siapa pun yang dipilih, yang terpenting pelantikannya dilakukan secepat mungkin supaya BP BUMN bisa segera bekerja,” ujar Herman kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).
Politikus Demokrat itu menuturkan, DPR masih menanti keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait nama yang akan ditunjuk sebagai Kepala BP BUMN. Ia menegaskan bahwa posisi tersebut sebaiknya tidak dirangkap dengan jabatan lain.
“Kita tunggu saja sampai Presiden menetapkan sosok yang tepat. Namun saya berharap tidak lama lagi. Dalam aturan undang-undang, jabatan itu memang tidak boleh dirangkap,” tambahnya.
Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan Undang-Undang BUMN pada Kamis (2/10), yang mengubah status lembaga dari kementerian menjadi badan. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa pimpinan BP BUMN nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Supratman menjelaskan, hingga kini belum ada kepastian siapa yang akan menduduki posisi Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN, termasuk apakah Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN Dony Oskaria akan dipercaya mengemban jabatan tersebut.
“Penentuan Kepala BP BUMN sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Untuk sementara, memang dimungkinkan adanya perangkapan jabatan, tergantung keputusan Presiden,” ujar Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (26/9).
