KOROPAK.COM – JAKARTA – Untuk merespons dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, termasuk kebijakan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan tiga langkah kunci guna memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
Fokus utamanya adalah membangun kemitraan dagang yang lebih luas, mempercepat proses hilirisasi sumber daya alam (SDA), serta mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
Deputi Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai respons strategis terhadap tantangan perdagangan internasional yang terus berubah.
Ekspansi Kemitraan Dagang Internasional
Langkah pertama adalah memperkuat posisi Indonesia di panggung perdagangan global. Di awal masa jabatannya, Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) yang mewakili hampir separuh dari aktivitas perdagangan dunia.
Selain itu, Indonesia terus mendorong partisipasi dalam perjanjian multilateral seperti RCEP, OECD, serta menjalin kerja sama bilateral dengan berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan UEA. Tujuannya: mengurangi dominasi pasar AS serta meningkatkan penetrasi produk lokal ke pasar internasional.
Hilirisasi SDA Demi Kemandirian Ekonomi
Langkah kedua berfokus pada optimalisasi SDA melalui hilirisasi. Prabowo menyoroti kisah sukses sektor nikel, yang ekspornya melonjak drastis dari US$ 3,7 miliar di 2014 menjadi US$ 34,3 miliar pada 2022. Untuk mendorong kemajuan ini, ia meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada 24 Februari 2025.
Lembaga ini ditugaskan untuk mengelola pendanaan proyek hilirisasi di sektor-sektor strategis, seperti mineral, migas, kehutanan, dan perikanan, yang diharapkan membuka lapangan kerja baru serta memperkuat perekonomian dalam negeri tanpa terlalu bergantung pada modal asing.
Mendorong Konsumsi dan Meningkatkan Kesejahteraan
Strategi ketiga berorientasi pada penguatan kesejahteraan rakyat. Prabowo meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta warga hingga akhir 2025. Selain itu, ia juga menggagas pendirian 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk mengembangkan perekonomian desa serta memperluas kesempatan kerja.
Menurut Noudhy, program-program ini akan memperkuat konsumsi rumah tangga komponen penting dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang menyumbang lebih dari 50 persen dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan pendekatan holistik yang mencakup diplomasi dagang, industrialisasi SDA, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Presiden Prabowo menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan,” tutup Noudhy.
