Koropak.com – Teknologi informasi, khususnya media sosial, kini berperan penting dalam proses demokrasi. Media sosial memiliki dampak besar dalam membentuk opini publik, menyebarluaskan informasi, dan mobilisasi pemilih.
Andaru Satnyoto, Kepala Laboratorium Prodi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI), menjelaskan bahwa media sosial saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.
Andaru menyampaikan hal ini dalam podcast bertajuk “Quo Vadis Teknologi Informasi Menuju Pilkada 2024,” yang diadakan oleh Prodi Ilmu Politik UKI di Jakarta pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Dalam konteks demokrasi, media sosial sangat memengaruhi pandangan Gen Z dan milenial, yang merupakan kelompok pemilih penting dalam pemilihan di Indonesia.
Namun, belakangan ini muncul masalah pencurian data yang mengurangi kepercayaan pengguna terhadap teknologi menjelang Pilkada 2024. Kejahatan siber yang meningkat memicu keraguan terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi.
“Bagaimana kita bisa mengadakan Pilkada dengan kepercayaan masyarakat jika isu pencurian data dan perlindungan data pribadi tidak dapat diatasi?” ujar Andaru.
YY Carlos Wawo, Koordinator Wilayah III PP GMKI, melihat media sosial sebagai platform penting bagi anak muda untuk mengekspresikan diri dan mendapatkan informasi terkini.
Namun, dia khawatir dengan meningkatnya kasus pencurian dan penyalahgunaan data, seperti dugaan pencatutan data warga Jakarta selama verifikasi data di KPU Jakarta, yang diduga digunakan untuk kepentingan politik.
Kasus-kasus ini membuat masyarakat semakin pesimis terhadap keamanan data pribadi mereka. Carlos menilai KPU Jakarta masih kesulitan dalam menjaga data pribadi. Selain itu, diskriminasi di media sosial juga menjadi perhatian menjelang Pilkada 2024.
Hafizh Nabiyyin, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, mengungkapkan bahwa ada kelompok yang mengalami diskriminasi di media sosial, seperti perempuan dan minoritas gender.
SAFEnet berupaya memastikan media sosial menjadi ruang berekspresi yang aman bagi semua.
Hafizh menegaskan bahwa pemerintah dan perusahaan media sosial harus melindungi kebebasan berekspresi dan mengatasi hoaks serta ujaran kebencian, terutama menjelang Pilkada 2024.
Dia juga menambahkan bahwa perusahaan media sosial harus aktif dalam melindungi kebebasan berekspresi sambil mengatasi hoaks dan hate speech.
Podcast tersebut juga membahas RUU tentang Polri, di mana Hafizh dan Andaru menolak RUU tersebut karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi, merampas privasi, dan mengurangi hak akses informasi masyarakat.
