Koropak.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menghadiri Entry Meeting bersama perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat yang membahas Pengawasan Akuntabilitas Transfer Daerah Tahun 2024.
Acara ini berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Garut, Jalan Proklamasi, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, pada Rabu (11/9/2024).
Nurdin Yana menjelaskan bahwa pertemuan ini berfokus pada evaluasi dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2023 dan 2024.
Ia menekankan pentingnya mengevaluasi efektivitas serta mekanisme pelaksanaan dana transfer tersebut.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan dana, mekanisme yang ada, serta kesesuaian format yang digunakan, guna memastikan efektivitasnya,” ungkap Nurdin.
Nurdin meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bersikap kooperatif selama pemeriksaan, memastikan data yang dibutuhkan BPKP disediakan dengan baik untuk menghindari miskomunikasi antara pemeriksa dan Pemkab Garut.
“Harapannya nanti didapatkan kepastian terkait mekanisme yang ada, apakah memberikan efektivitas efisiensi atau tidak. Jika tidak, apakah akan dilakukan rekonstruksi atau koreksi atas kebijakan yang ditawarkan pusat kepada daerah,” tambahnya.
Auditor Ahli Madya Perwakilan BPKP Jawa Barat, Supriatna, menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan akuntabilitas dan efektivitas implementasi kebijakan transfer daerah.
“Kami akan melakukan analisis dan evaluasi setelah memperoleh data, termasuk uji petik sampel 30
