KOROPAK.COM – Setelah hampir dua tahun menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 17 Juli 2023, Amalia Adininggar Widyasanti resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BPS pada hari ini.
Amalia menjadi wanita kedua yang memimpin lembaga statistik tersebut setelah Sudarti Soerbakti yang menjabat pada periode 2000-2004.
Sebelumnya, Amalia telah lama berkarir di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan memegang berbagai posisi penting.
Ia pernah menjabat sebagai Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional (2011–2016), Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik (2016–2018), serta Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan (2018–2020).
Sejak 2020 hingga Januari 2025, ia juga menjabat sebagai Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, sebelum kemudian dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital Kementerian PPN/Bappenas pada 16 Januari 2025.
Amalia menggantikan Margo Yuwono yang diangkat sebagai Widyaiswara Ahli Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 17 Mei 2023. Selama masa tugasnya sebagai Plt Kepala BPS, Amalia berhasil memegang berbagai jabatan berkat keahliannya yang luas di bidang ekonomi.
Amalia memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat, dengan gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1995, Magister Sains dari ITB (1997), Master of Engineering dari Rensselaer Polytechnic Institute di AS, dan PhD di bidang Ekonomi dari University of Melbourne, Australia, pada 2005.
Pelantikan Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala BPS definitif bersama Sonny Harry Budiutomo sebagai Wakil Kepala BPS di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu sore, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/P Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Amalia menyatakan bahwa salah satu prioritas kepemimpinannya di BPS adalah finalisasi dan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Data ini bertujuan untuk menyatukan berbagai data sosial ekonomi, yang nantinya akan digunakan sebagai referensi dalam berbagai program pembangunan dan bantuan pemerintah.
