KOROPAK.COM – JAKARTA – Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus menjadi salah satu direktorat yang paling terdampak oleh penghematan anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, bahkan menyebut situasi ini sebagai kondisi yang “sangat tertekan.”
“Vokasi memang benar-benar dalam tekanan yang sangat besar,” kata Suharti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X, seperti yang terlihat dalam siaran YouTube TVR Parlemen pada Jumat (14/2/2025), dikutip pada Sabtu (15/2/2025).
Dalam rapat tersebut, Suharti menjelaskan bahwa anggaran Ditjen Vokasi yang semula mencapai Rp1,927 triliun mengalami pemangkasan besar hingga Rp1,408 triliun. Alhasil, sisa anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp519 miliar.
Khusus untuk program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, anggarannya turun drastis menjadi Rp132,4 miliar dari sebelumnya Rp1,195 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan untuk delapan program, termasuk SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK).
“Anggaran untuk SMK-PK kini hanya tersedia Rp15 miliar, jauh menurun dari Rp528 miliar tahun lalu,” ungkap Suharti.
Rincian Efisiensi Anggaran Vokasi dan SMK:
1. Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK dan Magang Luar Negeri
– Target awal: 100.750 orang
– Anggaran awal: Rp65,036 miliar
– Pemangkasan anggaran: Rp65,036 miliar
– Target baru: Ditiadakan
2. Pengembangan SMK Pusat Keunggulan
– Target awal: 1.178 SMK
– Anggaran awal: Rp528,678 miliar
– Pemangkasan anggaran: Rp513,678 miliar
– Target baru: 15 SMK
– Anggaran baru: Rp15 miliar
3. Pengembangan Teaching Factory di SMK
– Target awal: 450 SMK
– Anggaran awal: Rp156,831 miliar
– Pemangkasan anggaran: Rp102,686 miliar
– Target baru: 184 SMK
– Anggaran baru: Rp39,145 miliar
4. Peningkatan Kualitas SMK Non-PK
– Target awal: 312 SMK
– Anggaran awal: Rp74,637 miliar
– Pemangkasan anggaran: Rp59,637 miliar
– Target baru: 63 SMK
– Anggaran baru: Rp15 miliar
5. Pembinaan Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI)
– Target awal: 192 lembaga
– Anggaran awal: Rp40,446 miliar
– Pemangkasan anggaran: Rp40,446 miliar
– Target baru: Ditiadakan
6. Pembinaan Kursus dan Pelatihan (PKK dan PKW)
– Target awal: 2.000 orang/19.699 lembaga
– Anggaran awal: Rp127,665 miliar
– Pemangkasan anggaran: Rp88,555 miliar
– Target baru: 224 orang/6.400 lembaga
– Anggaran baru: Rp39,110 miliar
7. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Vokasi
– Target awal: 10.214 orang
– Anggaran awal: Rp154,080 miliar
– Pemangkasan anggaran: Rp131,768 miliar
– Target baru: 1.421 orang
– Anggaran baru: Rp22,312 miliar
8. Penjaminan Mutu dan Peningkatan Kapasitas Balai Vokasi
– Target awal: 7 lembaga
– Anggaran awal: Rp48,415 miliar
– Pemangkasan anggaran: Rp46,572 miliar
– Target baru: 7 lembaga
– Anggaran baru: Rp1,842 miliar
Suharti menyatakan bahwa Kemendikdasmen akan fokus memilih sasaran yang paling tepat dalam penggunaan anggaran yang tersisa. Hal ini juga menjadi perhatian anggota Komisi X DPR RI.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan pentingnya pendidikan vokasi untuk mendapat perhatian lebih. Menurutnya, lulusan vokasi harus dibekali keterampilan yang relevan agar dapat mandiri dan tidak menjadi beban negara.
“Pendidikan vokasi penting untuk mendapat perhatian, karena keterampilan yang diberikan bisa digunakan di masa depan untuk kemandirian mereka,” ujar Hanifa.
Sayangnya, program yang diefisienkan justru termasuk yang krusial seperti pendidikan dan pelatihan bagi pendidik vokasi dan sertifikasi kompetensi siswa SMK serta magang luar negeri yang dihapus.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Dirjen Mandikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Kemendikdasmen telah berdiskusi dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).
Kedua kementerian tersebut berencana memfasilitasi pelatihan bagi guru dan siswa SMK melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Kemnaker. “Pelatihan bagi guru SMK akan diadakan di BLK Kemnaker,” jelas Mu’ti.
Selain itu, siswa SMK yang mengikuti pelatihan di BLK akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai modal kerja di industri terkait.
“Sertifikat dari pelatihan tersebut akan mempermudah siswa SMK untuk bekerja di sektor industri yang relevan dengan sertifikasi yang mereka peroleh,” pungkas Mu’ti.
