Koropak.com – Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur diragukan oleh beberapa pihak.
Namun, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa Prabowo akan tetap melanjutkan proyek ibu kota baru tersebut.
Sejauh ini dari pembicaraan antara Prabowo dengan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Moeldoko bilang Prabowo masih memiliki komitmen transisi yang sejalan dan berlanjut dengan pemerintah Jokowi.
Dia tak menegaskan apakah Prabowo akan melanjutkan IKN atau tidak. Namun, dia meminta jangan ada pihak yang khawatir soal IKN, pasalnya Prabowo memiliki komitmen transisi yang sejalan dan berlanjut dengan pemerintah saat ini.
“Kita tidak melihat satu per satu ya, yang kita lihat besarannya. Transisi ini, in line (sejalan) gitu lho. Bukan sesuatu yang jadi disrupsi, atau distorsi, dan sebagainya. Ini transisi in line sehingga tak perlu dikhawatirkan,” ungkap Moeldoko.
Di sisi lain, Moeldoko menjelaskan, pembangunan IKN adalah program yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maka dari itu pasti pemerintah berikutnya pun akan memprioritaskan program tersebut.
Hanya saja soal besarannya Moeldoko enggan bicara banyak. Menurutnya hal itu akan menjadi wewenang pemerintah berikutnya.
“Pastinya itu (pembangunan IKN) masuk dalam RPJP ya. Hanya besarannya (anggaran IKN) nanti disesuaikan. Bahwasanya itu masih dalam dokumen strategis negara pasti ada itu IKN. Gitu lho. Bagaimana nanti pemerintah yang akan datang akan berhitung bagaimana kemampuan APBN,” imbuhnya.
Sejak 2022, dalam catatan detikcom, sejauh ini pemerintah menganggarkan Rp 72,5 triliun untuk pembangunan IKN. Rinciannya tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp 27 triliun. Nah tahun 2024 ini biaya pembangunan IKN dianggarkan paling besar, yaitu mencapai Rp 40 triliun.
Eks Panglima TNI itu menyatakan besaran anggaran IKN di pemerintahan baru mulai tahun 2025 akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritasnya. Moeldoko menyinggung soal fleksibilitas dalam penentuan anggaran IKN.
“Semuanya tergantung dari pemerintah baru melihat prioritasnya. Besarannya itu bisa asas flexibility melihat kebutuhan dan prioritasnya, Bukan saya kan yang lihat prioritas atau tidak. Pemerintah baru yang nanti lihat, bukan saya katakan nanti turun,” pungkasnya.
