KOROPAK.COM – TASIKMALAYA – Genap seratus hari masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan dan Rd. Diky Chandra, gelombang kritik mulai mencuat dari kalangan mahasiswa.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya mengungkapkan kekecewaan terhadap minimnya pencapaian pemerintahan Viman-Diky di awal masa jabatan mereka.
Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di pusat kota Tasikmalaya pada Rabu (21/5/2025), HMI secara terbuka memberikan evaluasi negatif berupa “rapor merah”. Momen ini sekaligus menjadi refleksi kuat atas hubungan historis antara gerakan mahasiswa dan pengawasan terhadap roda pemerintahan di daerah.
HMI menyoroti delapan persoalan krusial yang dianggap luput dari perhatian pemerintah kota: mulai dari janji kerja 100 hari yang tak kunjung terealisasi, mandeknya reformasi birokrasi melalui rotasi-mutasi ASN, hingga lemahnya penanganan persoalan pengelolaan sampah dan kemiskinan.
Selain itu, mereka juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya mutu pelayanan publik, persoalan pendidikan yang belum tertangani serius, dan nihilnya penerapan nyata dari konsep Pentahelix.
Padahal, konsep Pentahelix yakni model kerja sama antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, komunitas, dan media telah berulang kali digaungkan Wali Kota Viman sebagai visi kolaboratif.
Namun, menurut HMI, hal itu belum tampak dalam bentuk kebijakan konkret. “Yang kami lihat selama ini hanyalah seremoni, belum ada gebrakan yang menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Ahmad Riza Hidayat, Wakil Sekretaris Bidang PTKP HMI Tasikmalaya.
Masalah koordinasi internal juga menjadi sorotan. Komunikasi antara kepala daerah, legislatif, serta perangkat dinas dinilai tidak terjalin optimal, bahkan kerap menimbulkan miskomunikasi. HMI menilai hal ini sebagai cermin dari lemahnya arah strategis pemerintahan dalam menjalankan agenda pembangunan.
Bagi HMI, kritik ini bukan semata keluhan, melainkan bentuk partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan lokal.
Mereka mendesak Pemkot Tasikmalaya untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh arah dan implementasi kebijakan yang telah berjalan. “Kami tidak butuh janji di atas podium, kami ingin bukti nyata di lapangan yang dirasakan masyarakat,” pungkas Ahmad.
