KOROPAK.COM – TASIKMALAYA – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Tasikmalaya menjelaskan Tim Akselerasi bertujuan membantu pemetaan kebijakan pemerintah. Meski begitu, sejumlah pihak menilai perlu ada kejelasan legalitas dan struktur formal tim.
“Tim ini bukan sekadar pendukung kepala daerah, melainkan akan bertugas memetakan kebijakan, mengevaluasi program, dan membantu menyampaikan arah pembangunan kepada publik,”ujar Andi, Senin (30/6/2025), dikutip dari laman Radar.
Meski demikian, wacana ini justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Belum ada kejelasan terkait struktur, mandat, maupun legalitas tim yang disebut-sebut akan menjadi “pengarah” tersebut.
Bahkan, partai-partai koalisi pendukung pasangan Viman–Diky seperti NasDem, Gelora, PBB, dan Partai Ummat pun belum menyatakan posisi resmi mereka terhadap usulan ini.
Respons Kritis Netizen
Di media sosial, reaksi publik cenderung bernada kritis dan satiris. Sejumlah akun menyindir pembentukan tim ini sebagai “tempat pelarian” bagi para pendukung saat Pilkada lalu.
“Lumayan, ada jabatan buat tim sukses,” tulis akun @raxxx. Akun lainnya menyoroti dugaan pemborosan anggaran dan ketidakjelasan fungsi tim. “Berarti Wali Kota gak bisa kerja, cuma bisa bikin tim. Buang-buang uang!” kritik akun @maxxx.
Tak sedikit juga yang mempertanyakan pemahaman dasar soal tata kelola pemerintahan. “Pemahaman dasar antara fungsi legislatif dan eksekutif saja kayaknya gak paham,” sindir akun @apxxx.
Klarifikasi: Bukan Alat Politik?
Menanggapi kritik tersebut, Andi Warsandi menegaskan bahwa Tim Akselerasi bukan alat politik ataupun sekadar simbol kekuasaan. Ia menyebut, tim ini tidak akan menjadi “tukang tepuk tangan”, melainkan tetap menjadi mitra kritis bagi pemerintahan.
“Kita sedang menuju peran yang lebih substansial sebagai koalisi, bukan sekadar pendukung pasif,” ujarnya.
Namun hingga kini, belum ada kepastian siapa saja yang akan tergabung dalam tim tersebut, bagaimana mekanisme kerjanya, serta apakah pembentukannya masuk dalam struktur formal pemerintahan atau hanya sebatas tim informal semacam think tank.
Wacana Tim Akselerasi ibarat dua sisi mata uang : di satu sisi menjanjikan percepatan kinerja pemerintahan, namun di sisi lain menyisakan pertanyaan soal transparansi, efektivitas, dan potensi politisasi kekuasaan. Di tengah minimnya informasi resmi, keraguan publik pun terus berkembang.
