KOROPAK.COM – JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, mengusulkan agar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 yang dijadwalkan berlangsung di 24 daerah selama Ramadan atau menjelang Idul Fitri dikaji ulang. Menurutnya, bulan suci seharusnya menjadi waktu bagi umat Islam untuk lebih fokus beribadah.
“Ramadan adalah momen untuk meningkatkan ketakwaan dan memilih pemimpin yang baik. Namun, jika waktunya mengganggu konsentrasi masyarakat, lebih baik PSU ditunda,” ujar Toha di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, 24 daerah akan menggelar PSU dengan rincian 15 daerah melaksanakan pemungutan ulang di seluruh TPS, sementara 9 daerah hanya di sebagian TPS.
Jadwal pelaksanaannya pun bervariasi, dengan yang paling awal dijadwalkan pada 26 Maret 2025 di Kabupaten Magetan (Jawa Timur), Kabupaten Barito (Kalimantan Selatan), Kabupaten Siak (Riau), serta rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya (Papua Tengah).
Tanggal tersebut bertepatan dengan 25 Ramadan 1446 Hijriah atau lima hari sebelum Idul Fitri, yang dinilai kurang ideal untuk PSU. Toha menyoroti bahwa umat Islam pada periode tersebut tengah disibukkan dengan ibadah serta persiapan perayaan Idul Fitri, termasuk mudik dan berbagai kegiatan tradisional lainnya.
“Demi menghormati umat Islam, sebaiknya PSU ditunda. Penyelenggara pemilu harus mempertimbangkan ulang keputusan ini,” tegasnya.
Selain itu, Toha menyoroti anggaran PSU yang berpotensi mencapai Rp1 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut cukup besar sehingga memerlukan perencanaan yang lebih matang agar tidak terjadi pemborosan.
“KPU dan Bawaslu jangan sampai terus disorot sebagai lembaga yang menghamburkan anggaran negara,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ia meminta agar KPU dan Bawaslu lebih sensitif dalam menentukan kebijakan, terlebih audit menyeluruh terhadap dana Pemilu 2024 yang mencapai Rp73 triliun masih belum dilakukan.
