KOROPAK.COM – TASIKMALAYA – PMII Kota Tasikmalaya menyoroti Perda Tata Nilai yang dinilai jadi biang keladi pelarangan konser musik. PMII menyebut DPRD Kota Tasikmalaya seharusnya bertanggung jawab, bukan menyalahkan Wali Kota.
Ketua Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Ardiana Nugraha, menyatakan bahwa polemik pelarangan konser musik bukan sekadar soal teknis izin, melainkan akibat dari regulasi yang sudah ketinggalan zaman dan tidak pernah dievaluasi secara serius.
“Persoalannya bukan di Wali Kota saja. DPRD harus berani bercermin dan mengakui bahwa Perda Tata Nilai yang mereka sahkan adalah sumber utama kekisruhan,” ujar Ardiana, Senin (14/7/2025).
Ia menilai Perda Tata Nilai terlalu longgar dalam tafsir, namun justru sempit dalam pelaksanaan. Dalam praktiknya, aturan tersebut sering dijadikan tameng untuk mengekang kegiatan seni dan budaya, atas nama norma yang tidak pernah didefinisikan secara tegas.
“Seniman, musisi, dan anak-anak muda yang aktif di dunia kreatif jadi korban. Ini bukan semata-mata urusan panggung musik, tapi menyangkut hak asasi untuk berekspresi dan mencari penghidupan,” jelas Ardiana.
PMII mendesak DPRD agar tidak terus berlindung di balik polemik dan segera mengambil langkah nyata untuk mengevaluasi dan merevisi Perda Tata Nilai agar selaras dengan konteks sosial hari ini.
“Kalau DPRD benar-benar mengklaim membela kepentingan rakyat, mereka harus berhenti menyalahkan pihak lain dan mulai bertanggung jawab atas produk hukum yang mereka buat. Revisi perda ini bukan hanya soal legalitas, tapi juga integritas,” pungkas Ardiana.
