KOROPAK.COM – TASIKMALAYA – Zhairy Andhryanto, S.Pd, M.M.Pd, pejabat baru Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah XII, menolak memberi tanggapan langsung terhadap pertanyaan media terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ia mengaku baru terlibat saat pendaftaran ulang.
Sementara itu, publik mempertanyakan keabsahan verifikasi jalur afirmasi dan maraknya pemalsuan data domisili. Keengganan berbicara ini tentunya dinilai mencederai prinsip akuntabilitas pejabat publik.
“Tidak ada rekaman suara dan video,” tegas Zhairy, Jumat (11/7/2025), membuka pertemuan dengan wartawan di kantor KCD Wilayah XII dalam suasana penuh batasan. Format pertemuan sepihak, wartawan bertanya, Zhairy tak menjawab.
Pertanyaan-pertanyaan substansial soal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) fiktif, afirmasi tanpa verifikasi, hingga modus “titip nama” dalam Kartu Keluarga (KK) hanya disambut anggukan datar, diam panjang, atau pengalihan pembicaraan.
Zhairy berdalih baru aktif saat pendaftaran ulang berlangsung. Namun publik bertanya, apakah itu alasan sah untuk menghindari tanggung jawab, saat integritas sistem pendidikan tengah dipertaruhkan?
Alih-alih memberi klarifikasi, Zhairy malah menjelaskan teknis Program Percepatan Anak Putus Sekolah (PAPS), program yang justru disorot karena potensi penyalahgunaan lewat jalur “kemitraan” yang samar dan tak mudah diverifikasi.
Saat isu penyimpangan diangkat, Zhairy terlihat sibuk mengurusi dokumen siswa yang gagal masuk sekolah favorit, tanpa penjelasan apa pun soal pengawasan dan transparansi.
Sikap tertutup ini menjadi contoh buruk dalam birokrasi pendidikan. Bukan hanya mencederai prinsip akuntabilitas, tetapi memperlihatkan kegagalan merespons keresahan masyarakat secara terbuka.
Zhairy boleh saja baru menjabat. Tapi jabatan datang bersama mandat. Dan di tengah kisruh SPMB, publik tak butuh diam dan prosedur, melainkan sikap tegas melawan kecurangan dan keberanian menegakkan keadilan.
