KOROPAK.COM – TASIKMALAYA – Kementerian PAN-RB menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu secara nasional pada 2025, termasuk di Kota Tasikmalaya.
Kabar ini dibawa langsung oleh Wakil Wali Kota Rd. Diky Chandra usai melakukan pertemuan resmi di Jakarta pada Selasa (9/7/2025).
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Diky Chandra Negara, memastikan bahwa proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu bagi kategori R2 dan R3 akan diselesaikan secara nasional pada tahun 2025.
Kepastian ini disampaikan Diky usai menghadiri audiensi resmi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta, Selasa (9/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Tasikmalaya didampingi oleh BKPSDM dan perwakilan Forum Honorer Kota Tasikmalaya.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi langsung. Alhamdulillah, Kementerian PAN-RB menyatakan bahwa penyelesaian pengangkatan PPPK untuk kategori R2 dan R3 akan dituntaskan tahun ini,” ujar Diky kepada wartawan usai kepulangannya dari Jakarta.
Meskipun pengangkatan tenaga non-ASN bukan merupakan kewenangan langsung Wakil Wali Kota, Diky menyebut dirinya hadir sebagai “jembatan” antara tenaga honorer dan pemerintah pusat.
Ia menyatakan hadir mendampingi 14 orang perwakilan Forum Honorer bersama Kepala BKPSDM, Gun-gun Pahlagunara, atas izin dari Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan.
“Saya hanya menjalankan peran sebagai fasilitator. Secara teknis ini di bawah domain wali kota dan BKPSDM. Tapi saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memperjuangkan nasib rekan-rekan honorer kita,” jelas Diky.
Pihaknya menambahkan bahwa proses pengangkatan tetap akan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai regulasi, serta memastikan tidak ada honorer yang terabaikan.
Ketua Forum Honorer Kota Tasikmalaya, Firham Mulady, S.Kom., menyampaikan rasa terima kasih atas komitmen pemerintah kota. Ia menyebut lobi ini sebagai langkah penting yang memberi kepastian, meskipun tanggal pelaksanaan masih menunggu keputusan resmi dari pusat.
“Ini bukan sekadar janji, tapi kepastian politik dan administratif yang selama ini kami nantikan. Terima kasih kepada Pak Viman, Pak Diky, dan Pak Gungun yang telah mengantar kami sampai didengar langsung oleh KemenPAN-RB,” ujar Firham melalui pesan WhatsApp kepada media.
Namun, Firham mencatat bahwa masih ada pekerjaan rumah untuk kategori R4, yang hingga kini belum mendapat kejelasan status karena masih menunggu hasil koordinasi teknis antara KemenPAN-RB dan BKN terkait database dan juknis.
Menurut Kementerian PAN-RB, penyelesaian PPPK Paruh Waktu menjadi prioritas nasional sebagai bagian dari upaya menata ulang formasi aparatur sipil negara yang lebih efektif dan akuntabel. Diky berharap, hasil audiensi ini menjadi titik terang bagi para tenaga honorer di Tasikmalaya yang telah lama menantikan status hukum yang jelas.
“Semua orang butuh harapan dan kejelasan masa depan. Semoga ini menjadi langkah awal dari proses panjang yang lebih baik ke depannya,” pungkas Diky.
