KOROPAK.COM – JAKARTA – Dalam upaya memperkuat perekonomian berbasis masyarakat, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pengintegrasian program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih ke dalam rencana perencanaan dan anggaran daerah.
Penegasan ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Satuan Tugas Kopdes Merah Putih yang berlangsung di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta pada Rabu, 17 April 2025.
Langkah ini menjadi tonggak baru dalam pembangunan desa yang telah menjadi bagian dari semangat dasar negara Indonesia. Bima Arya mengingatkan bahwa koperasi desa tidak boleh beroperasi terpisah, melainkan harus terhubung dengan program pembangunan daerah yang ada di semua tingkat pemerintahan.
“Koperasi desa harus terintegrasi dalam perencanaan daerah untuk memastikan keberlanjutan gerakan koperasi,” jelas Bima pada Jumat (18/4), menegaskan pentingnya perencanaan dalam mendukung koperasi desa.
Kemendagri juga telah menyiapkan langkah-langkah teknis guna mempercepat pembentukan Kopdes, di antaranya adalah penyusunan template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar hukum operasional koperasi desa.
Bima menambahkan bahwa dana untuk koperasi bisa diperoleh dari anggaran dinas terkait atau dengan memanfaatkan aset negara dan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Langkah ini juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi dasar ekonomi koperasi sejak era Bung Hatta. Kemendagri berencana menerbitkan Surat Edaran Mendagri sebagai pedoman teknis bagi pembentukan koperasi di berbagai daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyoroti pentingnya Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam mendirikan Kopdes. “Musdesus bukan hanya tempat pengambilan keputusan, tetapi juga sarana untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat desa,” katanya.
Ferry menambahkan bahwa keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pendamping desa hingga pemuda dan perempuan, akan memperkuat koperasi yang inklusif. Lintas kementerian, lanjutnya, bisa menjadi dasar yang solid dalam pembangunan koperasi yang berkelanjutan.
Acara sosialisasi yang dibuka oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan dipimpin oleh Ferry Juliantono ini dihadiri oleh banyak tokoh penting dari berbagai kementerian.
Keikutsertaan kepala desa dari berbagai provinsi seperti Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT memberikan harapan besar untuk kelahiran koperasi desa yang modern, namun tetap berpegang pada prinsip kebersamaan yang telah menjadi inti dari bangsa Indonesia.
