KOROPAK.COM – TASIKMALAYA – DPRD Kota Tasikmalaya mengadakan rapat paripurna untuk menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024.
Agenda ini merupakan bagian dari mekanisme tahunan dalam sistem otonomi daerah yang menegaskan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.
Sayangnya, momen penting ini tercoreng oleh tidak hadirnya sebagian besar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang seharusnya turut serta dalam forum evaluasi tersebut.
Ketidakhadiran itu menuai reaksi keras dari anggota dewan dan memperlihatkan semakin dalamnya jurang komunikasi antarinstansi di lingkungan Pemkot Tasikmalaya.
Ketua Fraksi PPP, Riko Restu Wijaya, SH, menyampaikan kekecewaannya di ruang sidang. Ia menyebut absennya para ASN sebagai bentuk kurangnya komitmen terhadap proses demokrasi lokal yang seharusnya dijunjung tinggi.
“Jika Wali Kota dan Sekda memang tidak bisa hadir dengan alasan yang dapat diterima, itu masih bisa dimaklumi. Tapi ke mana para pejabat lainnya? Ketidakhadiran mereka mencerminkan sikap abai terhadap rekomendasi DPRD yang ditujukan untuk memperbaiki sistem birokrasi,” ujarnya tegas.
Riko juga menyinggung rendahnya apresiasi terhadap kehadiran Wakil Wali Kota Diky Chandra, yang datang secara langsung mewakili pihak eksekutif. Ia menyayangkan sikap ASN yang dianggap tak memberi penghormatan layak kepada figur pimpinan daerah.
“Wakil Wali Kota adalah representasi kepemimpinan daerah. Ketika beliau hadir, seharusnya itu menjadi panggilan bagi ASN untuk turut serta dalam forum strategis ini. Kami harap Pak Diky dapat kembali menata kedisiplinan aparatur,” lanjutnya.
Situasi ini mencerminkan tantangan serius dalam penerapan nilai-nilai reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan. Ketidakhadiran dalam forum formal seperti ini bukan hanya soal teknis, tapi mencerminkan krisis budaya kerja di kalangan birokrat.
Dalam tanggapannya, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, mengakui adanya masalah dalam penegakan kedisiplinan dan loyalitas di tubuh birokrasi. Ia mengatakan bahwa pembinaan telah dilakukan secara rutin, meskipun belum membuahkan hasil signifikan.
“Saya paham, banyak yang menilai gaya saya terlalu keras. Tapi sebagai pemimpin, saya punya tanggung jawab moral. Bila ketegasan dianggap sebagai sikap galak, saya siap menanggung risikonya,” ucap Diky.
Menurutnya, persoalan mendasar bukan hanya soal kehadiran fisik dalam forum, tapi menyentuh ranah yang lebih dalam: penghargaan terhadap etika pemerintahan dan tanggung jawab sebagai abdi negara.
