KOROPAK.COM – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa SMA dan SMK yang mulai diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menegaskan pentingnya sosialisasi yang menyeluruh agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Menurut Lalu, kebijakan TKA sejatinya memiliki tujuan baik untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, literasi, dan numerasi siswa secara lebih komprehensif. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara terburu-buru tanpa pemahaman yang cukup dari pihak sekolah.
“Kami meminta Mendikdasmen untuk melakukan sosialisasi TKA ini secara masif dan menyeluruh. Jangan sampai kebijakan yang baik justru menimbulkan kebingungan di lapangan karena kurangnya pemahaman dari para pelaksana dan peserta didik,” ujar Lalu dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).
Politikus asal NTB itu menyebut Komisi X DPR akan terus mengawal agar pelaksanaan TKA berjalan adil, transparan, dan objektif. Ia menegaskan hasil tes tidak boleh dijadikan alat seleksi yang bersifat diskriminatif, melainkan bahan evaluasi peningkatan mutu pendidikan nasional.
“TKA harus jadi parameter untuk mengukur mutu proses belajar mengajar, bukan sekadar instrumen administratif,” tegasnya.
Lalu menilai TKA bisa menjadi pendorong sistem pendidikan yang lebih menekankan kompetensi dan daya nalar siswa, bukan hafalan semata. Namun, ia menekankan perlunya dukungan sistem penilaian yang adil dan penguatan kapasitas guru agar hasil tes benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.
“Pendidikan bukan hanya soal angka dan nilai, tapi tentang proses pembentukan kemampuan berpikir dan karakter. Jika dijalankan dengan baik, TKA bisa mencerminkan sejauh mana pendidikan kita berhasil menumbuhkan daya pikir kritis siswa,” katanya.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi X DPR berjanji akan melakukan fungsi pengawasan terhadap implementasi TKA di lapangan. Lalu juga mendorong agar Kemendikbudristek melibatkan guru, kepala sekolah, dan asosiasi profesi pendidikan dalam penyempurnaan mekanisme TKA ke depan.
“Kami berharap pelaksanaan TKA menjadi bagian dari transformasi sistem evaluasi pendidikan nasional yang berkeadilan dan berbasis data,” pungkas Lalu.
