KOROPAK.COM – JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegur Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Ia menilai Purbaya seharusnya berkonsentrasi membangun arah besar perekonomian nasional yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Purbaya sebaiknya berhenti terlalu sering menyoroti urusan kementerian lain. Fokus saja membangun desain ekonomi makro yang menopang visi Presiden,” kata Misbakhun, dikutip dari situs resmi DPR RI, Selasa (14/10/2025).
Salah satu hal yang disoroti Misbakhun adalah pernyataan Purbaya soal kemungkinan pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bila realisasinya tidak maksimal. Ia menegaskan, pengalihan atau penyesuaian anggaran seperti itu semestinya dibahas bersama DPR, bukan diputuskan sepihak.
Selain itu, Misbakhun mengkritik keputusan Purbaya menaikkan defisit anggaran dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen tanpa lebih dulu berkonsultasi dengan parlemen. Menurutnya, kebijakan fiskal strategis seperti itu harus disinergikan dengan DPR agar tidak menimbulkan kesan sepihak.
“Memang ruang diskusi masih ada selama pembahasan APBN, tapi semestinya tetap ada koordinasi dengan DPR. Tujuannya agar arah kebijakan ekonomi nasional lebih sinkron,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyarankan agar pemerintah menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bahkan jika memungkinkan menurunkannya menjadi 8 persen untuk memperkuat daya beli masyarakat. “Turunkan kalau bisa ke 8 persen, supaya konsumsi publik terjaga di tengah tekanan ekonomi,” ucap Misbakhun.
Sebelumnya, Purbaya diketahui sempat beberapa kali bersilang pendapat dengan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Perdebatan itu antara lain terkait pengelolaan subsidi energi dan penggunaan anggaran program MBG.
