KOROPAK.COM – TASIKMALAYA – LSM PADI menyoroti persoalan kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang dinilai tak kunjung mendapat solusi komprehensif. Ketua LSM PADI, Iwan Restiawan, mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan sejumlah aspirasi kepada DPRD Kota Tasikmalaya dan Dinas Sosial.
Salah satu sorotan utama adalah data warga miskin yang mencapai sekitar delapan ribu jiwa di Kota Tasikmalaya.
“Alhamdulillah, beberapa aspirasi kami bisa disambut baik oleh Ketua DPRD dan Dinas Sosial. Kita ingin fokus pada persoalan kemiskinan yang datanya masih cukup tinggi. Minggu depan, kita akan lakukan inspeksi langsung ke setiap kelurahan untuk melihat kondisi riil di lapangan,” ungkap Iwan kepada wartawan, Jumat (4/7/2025) usai melakukan audensi di Gedung Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya.
Iwan juga menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada wali kota atau wakil wali kota. Menurutnya, kegagalan program 100 hari kerja lalu harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat sipil.
“Kami menilai, fungsi kontrol sosial DPRD dan instansi seperti Bappenda harus lebih peka. Harapan kami kepada wali kota dalam hal penuntasan kemiskinan saat ini sangat kecil. Maka, rakyat harus turut ambil bagian,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Hilman, mengapresiasi inisiatif LSM PADI. Ia menilai, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial semata, melainkan perlu program berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Pemerintah harus merancang program yang tidak hanya bersifat instan, tapi juga dapat meningkatkan status ekonomi warga. Tujuannya agar mereka keluar dari kategori miskin secara berkelanjutan,” jelas Hilman.
Ia juga mengungkapkan, inspeksi lapangan yang direncanakan akan difokuskan pada validasi dan akurasi data penerima bantuan sosial. Menurutnya, saat ini masih banyak penerima yang tidak memenuhi kriteria, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.
“Ini masalah klasik, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Ada penerima yang sebenarnya tidak layak, namun tetap mendapatkan bantuan. Bahkan muncul pola pikir bahwa bantuan itu dianggap rezeki ‘numpang lewat’ sehingga tidak ada rasa tanggung jawab sosial,” tambahnya.
Hilman juga menyoroti lemahnya akurasi data penerima bantuan sosial yang diduga terjadi karena sistem pendataan yang belum optimal. Ia berharap ke depan Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat mengembangkan kebijakan berbasis kearifan lokal.
“Kita butuh kebijakan lokal yang lebih adaptif. Misalnya melalui program seperti sekolah rakyat atau pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Di sinilah pemerintah daerah harus lebih hadir dan solutif,” pungkasnya.
