KOROPAK.COM – JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat luas dalam mengusulkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional. Proses pengusulan ini, menurutnya, harus dimulai dari akar rumput dan dilakukan secara partisipatif dengan dasar kajian ilmiah yang mendalam.
“Langkah awalnya adalah masukan dari masyarakat melalui seminar dan diskusi akademis,” ujar Gus Ipul setelah menghadiri acara halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Minggu (20/4/2025) di Jakarta.
Gus Ipul menambahkan bahwa peran sejarawan, tokoh masyarakat lokal, dan akademisi sangat krusial dalam menggali nilai historis dari tokoh yang diusulkan. Proses pengusulan pahlawan nasional bukanlah hal yang cepat atau mudah. Setelah kajian akademis dan diskusi masyarakat lokal selesai, usulan akan diteruskan oleh kepala daerah setempat ke tingkat gubernur.
Setelah itu, proses ini akan dikaji ulang melalui forum serupa sebelum diteruskan ke Kementerian Sosial. Di pusat, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan membentuk tim verifikasi yang terdiri dari akademisi, sejarawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Tim ini bertugas menilai kelayakan tokoh yang diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional. “Setelah melalui pembahasan mendalam, kami akan finalisasi usulan tersebut dan menandatanganinya sebelum diserahkan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” jelas Gus Ipul.
Dalam daftar calon pahlawan nasional 2025 yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Mira Riyati Kurniasih, terdapat 10 nama, termasuk Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid. Empat nama baru juga diajukan, di antaranya Anak Agung Gede Anom Mudita dari Bali dan Deman Tende dari Sulawesi Barat.
Proses ini menggambarkan bahwa penilaian terhadap tokoh sejarah tidak hanya berdasarkan prestasi hidup mereka, tetapi juga pada kesepakatan publik dan kajian yang adil dan ilmiah. Soeharto, sebagai sosok penting dalam sejarah politik Indonesia, kembali menjadi perhatian utama dalam pembicaraan soal pahlawan nasional.
