KOROPAK.COM – Fenomena pungutan liar (pungli) di destinasi wisata Jawa Barat semakin marak dan memprihatinkan. Alih-alih menikmati waktu berlibur, pengunjung justru dihadapkan pada berbagai bentuk pungutan yang tidak resmi dan memberatkan.
Melansir dari The Power Of Netizen, pungli kini tak hanya ditemukan di sektor birokrasi, tapi juga menjamur di lokasi-lokasi wisata seperti curug, area camping, kebun binatang, pantai, hingga tempat ibadah dan ziarah.
Pengunjung dikenai tarif tambahan di luar tiket masuk resmi, seperti biaya duduk di pantai, tarif parkir tak wajar, hingga penggunaan toilet. Dalam beberapa kasus, pungli seolah menjadi bagian dari “prosedur wajib” yang tidak bisa ditolak.
Padahal, sejak tahun 2016 pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) yang bertugas menindak pelaku, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mencegah praktik ini terjadi. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan karena pungli terus tumbuh dan menjamur.
Data mencatat sedikitnya 27 laporan dugaan pungli di sejumlah destinasi wisata populer di Jawa Barat, antara lain:
– Masjid Raya Al-Jabbar, Bandung
– Kebun Teh, Kabupaten Bandung
– Wisata Cipanas, Garut
– Paralayang, Majalengka
– Situ Gede, Tasikmalaya
– Pantai Sindangkerta, Kabupaten Tasikmalaya
Meski sudah banyak keluhan dari wisatawan, respon dari dinas pariwisata dan pemerintah daerah cenderung minim. Banyak pihak menilai, pembiaran ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan kurangnya komitmen dalam menjamin kenyamanan serta keamanan wisatawan.
Jika dibiarkan, praktik ini bukan hanya akan merusak citra pariwisata daerah, tetapi juga mengancam kelangsungan ekonomi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari sektor wisata.
Kasus pungli di Gunung Galunggung dan Pantai Pangandaran pun mulai dipertanyakan publik: apakah destinasi tersebut benar-benar aman dari praktik serupa?
Situasi ini menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pungli, serta mendesak pemerintah untuk bertindak tegas.
