Peristiwa

Viral Warga Baduy Diduga Ditolak RS di Jakarta, Pramono Anung Beri Klarifikasi

×

Viral Warga Baduy Diduga Ditolak RS di Jakarta, Pramono Anung Beri Klarifikasi

Sebarkan artikel ini
Viral Warga Baduy Diduga Ditolak RS di Jakarta, Pramono Anung Beri Klarifikasi
Doc. Foto: MPN Indonesia

KOROPAK.COM – JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah kabar viral mengenai warga Baduy, Repan (16), yang disebut ditolak rumah sakit (RS) di Jakarta setelah menjadi korban pembegalan.

Pramono menegaskan informasi itu tidak benar dan merupakan kesalahpahaman komunikasi. “Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Pemprov DKI, kata Pramono, telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, untuk memastikan pelayanan terhadap warga Baduy tetap berjalan. Kesalahpahaman terjadi akibat perbedaan bahasa, yang membuat isu ini menjadi viral.

“Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu,” jelasnya.

Pramono menegaskan tidak ada larangan atau penolakan dari pihak rumah sakit mana pun di Jakarta. Dinas Kesehatan langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya. “Yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk memastikan itu,” tambahnya.

BACA JUGA:  Polisi Ungkap Fakta Baru di Balik Ledakan Gedung Farmasi Pondok Aren

Gubernur DKI juga menepis anggapan bahwa penolakan terjadi karena warga Baduy tidak memiliki KTP Jakarta. Ia memastikan semua warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Jakarta tetap akan ditangani. “Nggak, nggak, nggak (tidak ditolak),” tegas Pramono.

Sebelumnya, video yang menampilkan dugaan penolakan warga Baduy masuk RS viral di media sosial. Remaja tersebut menjadi korban pembegalan di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Pusat, dengan luka di tangan kiri, pipi, dan punggung akibat serangan empat pelaku bersenjata tajam.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono juga menyesalkan kabar tersebut. Menurut Dante, setiap warga negara berhak memperoleh layanan kesehatan, dengan atau tanpa KTP, bahkan tanpa jaminan BPJS Kesehatan.

“Hak untuk mendapatkan kesehatan secara optimal itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Yang ada NIK-nya kita obati, yang tidak ada NIK-nya juga tetap kita obati,” ujar Dante saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/11).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!