KOROPAK.COM – BOGOR – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara mengenai posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 9.138,05 triliun per Juni 2025. Ia menegaskan, seluruh pengelolaan utang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap dalam batas aman.
Menurut Purbaya, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di angka 39,86 persen, jauh di bawah ambang batas 60 persen PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Secara global, posisi 39 persen PDB masih tergolong aman,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Ia menjelaskan, besarnya nominal utang tidak serta-merta menjadi indikator bahaya bagi ekonomi nasional. Menurutnya, yang penting adalah kemampuan ekonomi dalam menanggung utang tersebut, bukan semata-mata melihat angka triliunannya.
“Ukuran utang itu bukan dari nominal, tapi dari seberapa besar dibandingkan dengan kekuatan ekonomi kita,” katanya.
Purbaya menambahkan, pemerintah kini tengah menekan laju penerbitan surat utang negara dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan nonpajak. Strategi itu diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap utang baru.
Selain efisiensi, Purbaya menegaskan setiap utang yang diterbitkan harus digunakan secara produktif dan bebas dari kebocoran anggaran.
“Kami berupaya menekan penerbitan utang semaksimal mungkin. Kalau pun harus berutang, penggunaannya harus efisien dan tidak boleh ada kebocoran,” tegasnya.
