KOROPAK.COM – JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) yang jatuh pada 17 Oktober tidak ada kaitan khusus dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut kesamaan tanggal itu semata-mata kebetulan.
“Kita tidak menganut cocoklogi atau ‘otak-atik gathuk’. Kalau kebetulan ya tidak masalah. Banyak kok kebetulan seperti itu. Bung Karno wafat 21 Juni, Presiden ke-7 juga lahir tanggal yang sama. Tapi kita tidak membangun narasi berdasarkan kecocokan semacam itu,” kata Hasan saat ditemui di Jakarta, Rabu (16/7).
Ia mengatakan publik bebas menafsirkan tanggal tersebut—apakah ingin memperingatinya sebagai Hari Kebudayaan Nasional atau sebagai hari lahir Presiden.
“Silakan kalau ada yang ingin menjadikannya sebagai hari kebudayaan, juga tidak masalah jika ada yang ingin memperingatinya sebagai ulang tahun seseorang. Tapi mari kita perlahan meninggalkan cara berpikir cocok-cocokan,” ujarnya.
Hasan menjelaskan bahwa penetapan HKN didasari oleh masukan dari para pelaku seni dan budaya, baik dari kalangan tradisional maupun kontemporer. Menurutnya, terdapat enam hingga tujuh tanggal alternatif yang sempat diusulkan.
“Misalnya tanggal 2 Mei yang sudah dikenal sebagai Hari Pendidikan Nasional, lalu 20 Mei, dan beberapa tanggal lainnya yang saya tidak ingat satu per satu. Tapi 17 Oktober dipilih karena memiliki nilai historis,” jelasnya.
Tanggal itu, kata Hasan, dipilih karena bertepatan dengan momen penting dalam sejarah kebangsaan, yaitu pengakuan resmi negara terhadap semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sebagai bagian tak terpisahkan dari lambang negara Garuda Pancasila. Menurutnya, itu merupakan puncak simbolik dari pengakuan negara atas keragaman budaya di Tanah Air.
Penetapan Hari Kebudayaan Nasional sendiri tertuang dalam Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025, yang ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada 7 Juli 2025 dan mulai berlaku pada hari itu juga.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan, penetapan HKN merupakan hasil kajian dan inisiatif dari komunitas seni dan budaya di Yogyakarta. Prosesnya telah berlangsung sejak Januari 2025 melalui serangkaian diskusi dan studi mendalam.
“Budaya adalah simpul pemersatu perbedaan yang membentuk dasar harmoni bangsa Indonesia,” ujar Fadli.
Kendati demikian, penetapan tanggal ini sempat memicu pertanyaan publik, mengingat bertepatan dengan tanggal lahir Presiden Prabowo Subianto.
