Koropak.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) menganggap bahwa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) lebih inklusif dibandingkan dengan pembangkit nuklir yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia.
Ini berarti energi surya dapat dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat dengan lebih merata.
Pintoko Aji, Koordinator Riset Kelompok Data dan Pemodelan di IESR, menjelaskan bahwa PLTS dapat dipasang di berbagai lokasi yang terkena sinar matahari.
Misalnya, atap rumah di kota besar dan di wilayah terpencil sudah menggunakan PLTS Atap. Keunggulan ini tidak dimiliki oleh pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
“PLTN bersifat terpusat di lokasi-lokasi tertentu. Jadi, bagaimana dengan kebutuhan energi di daerah terpencil?” ujarnya saat dihubungi oleh Tempo pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Menurut Aji, PLTS juga cocok untuk bentang demografis Indonesia yang memiliki banyak pulau yang terpisah.
Dengan panel solar, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan akses listrik karena hanya perlu memasang alat di bagian atap rumah. Namun, ketika sumber energi terbarukan ini belum dikelola dalam jumlah besar, pemerintah malah mewacanakan PLTN.
“Ketika beralih ke nuklir, tentu capaian pemaksimalan terhadap PLTS bisa saja berkurang,” tutur Aji.
Dia menyarankan program ketahanan energi di masa depan lebih menyasar ke kawasan-kawasan yang minim mendapatkan fasilitas listrik. “Seharusnya pembangkit itu bersifat decentralized supaya bisa disebar ke pulau-pulau, mulai dari kapasitas yang kecil hingga besar.”
Wacana pengembangan PLTN bergulir sejak September 2020, berawal dari Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) diusulkan oleh Komisi Energi DPR. Rancangan aturan itu belum juga disahkan hingga tahun ini.
Berikut adalah parafrase dari teks yang diberikan:
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Agus Puji Prasetyono, memastikan bahwa pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak akan mengganggu kemajuan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sumber energi terbarukan lainnya di Indonesia.
Menurut Agus, proyek PLTN dirancang untuk mengatasi kebutuhan listrik yang diperkirakan akan mencapai 1.600 Terawatt jam (TWh) pada tahun 2040. “Jika kita hanya mengandalkan energi terbarukan, estimasi total energi yang tersedia hanya mencapai 1.360 TWh. Itulah sebabnya PLTN diperlukan di Indonesia,” jelas Agus kepada Tempo.
Berdasarkan Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) 2023-2060, operasi komersial PLTN yang pertama diperkirakan akan dimulai pada tahun 2032.
Agus menambahkan bahwa pengembangan PLTN akan dilakukan bersamaan dengan pemanfaatan penuh dari seluruh sumber energi terbarukan yang sudah ada, seperti energi angin, air, panas bumi, dan surya.
