KOROPAK.COM – JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong penerapan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, jumlah, dan manfaatnya.
“Selama lima tahun terakhir, saya menyaksikan langsung betapa sulitnya mewujudkan efektivitas program perlindungan sosial. Dari total anggaran bansos sebesar Rp500 triliun, hanya setengahnya yang benar-benar sampai ke penerima yang berhak. Masalah seperti data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga yang tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut di Jakarta pada hari Sabtu (8/2/2025).
Untuk memperbaiki hal ini, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah sedang membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga basis data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Integrasi data ini akan divalidasi dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan akurasi data penerima bansos.
“Saya sangat bersyukur karena BPS [Badan Pusat Statistik] telah menyelesaikan integrasi data ini, termasuk rincian seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga akan menyinkronkan data penerima dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG) guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas distribusi.
Langkah ini adalah bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), sebuah ekosistem digital pemerintah yang diminta Presiden untuk selesai pada bulan Agustus mendatang.
“Sistem ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan bansos bisa disalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” ujarnya.
Dengan digitalisasi ini, pemerintah berharap bisa meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan pembaruan dan integrasi data, kebocoran anggaran dapat dikurangi, dan dana bantuan dapat dialokasikan lebih tepat, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak.
Luhut optimistis bahwa langkah ini akan menciptakan sistem bansos yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberi dampak positif pada perekonomian nasional.
“Saya yakin, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi untuk sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, transparan, adil, dan akurat,” tutup Luhut.
