KOROPAK.COM – JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengebut verifikasi lanjutan terkait kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota se-Sumatera. Verifikasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di ketiga wilayah tersebut.
“Rapat ini adalah agenda bagi kami untuk melakukan pengecekan tentang daerah-daerah yang sudah mendekati normal atau yang belum normal,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (9/1/2026).
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.
Tito mengatakan, pemetaan kondisi daerah menjadi langkah penting untuk menentukan prioritas penanganan. Daerah yang dinilai belum kembali normal akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. “Dengan pemetaan, kami tahu mana yang diberikan atensi. Artinya yang belum normal ini kami akan garap,” katanya.
Dalam rapat tersebut, sebanyak 52 kepala daerah atau pejabat terkait melaporkan langsung kondisi terkini di wilayah masing-masing. Laporan mencakup aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, kerusakan infrastruktur pendidikan, akses jalan, hingga kondisi perekonomian masyarakat.
Tito menegaskan pemerintah terus bekerja keras melakukan pemulihan pascabencana dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Data hasil verifikasi akan menjadi dasar penentuan langkah teknis yang terukur.
Setidaknya terdapat tiga klasifikasi kondisi daerah pascabencana, yakni normal, mendekati normal, dan belum normal. “Saya berusaha melihat dan membuat semacam patokan atau tolok ukur mengenai normalitas. Normalitas ini diukur dari sisi pemerintahan dan kondisi masyarakat,” jelas Tito.
Mantan Kapolri itu memaparkan, terdapat lima variabel utama dalam mengukur normalitas daerah pascabencana. Kelima variabel tersebut meliputi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, berfungsinya layanan publik, akses jalan yang bisa dilalui masyarakat, kembalinya aktivitas perekonomian, serta rumah ibadah yang dapat digunakan dengan baik.
Lebih lanjut, Tito menyebut hasil verifikasi ini tidak hanya menjadi acuan strategi pemulihan, tetapi juga akan dibahas dalam rapat lanjutan bersama kementerian dan lembaga terkait. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung di Banda Aceh pada Sabtu (10/1/2026).
Rapat lanjutan itu rencananya akan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta jajaran Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
“Kami betul-betul bekerja berbasis data. Data ini akan menentukan ke mana kekuatan Satgas diarahkan, daerah mana yang hanya membutuhkan sentuhan ringan, dan daerah mana yang seluruh kekuatan harus difokuskan ke sana,” papar Tito.
Dalam rapat virtual tersebut turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran pejabat BPS dan Kemendagri.
Sementara itu, Kepala Staf Umum TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bersama para kepala daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar, mengikuti rapat secara daring.
