KOROPAK.COM – BANDUNG – Pada hari Kamis, 10 Oktober 2024, Komisi D DPRD Kota Bandung mengadakan rapat evaluasi untuk menilai kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung.
Rapat ini bertujuan untuk membahas realisasi program hingga Triwulan III tahun 2024 serta menyusun rencana kerja untuk tahun 2025.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi D dan dipimpin oleh Ketua Komisi D, H. Iman Lestariyono, S.Si., dihadiri oleh Wakil Ketua, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., dan seluruh anggota Komisi D lainnya, termasuk Eko Kurnianto, S.T., M.PMat, Elton Agus Marjan, Muhammad Reza Panglima Ulung, Andri Gunawan, Drs. Heri Hermawan, Aswan Asep Wawan, dan H. Soni Daniswara.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi D, Heri Hermawan, menyampaikan keprihatinan terkait masih adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari Dinsos di lapangan agar setiap program dapat tepat sasaran.
Heri juga meminta adanya monitoring terhadap Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), karena terdapat laporan mengenai oknum petugas yang melanggar pendataan untuk bantuan sosial, seperti pemotongan bantuan PHK dan lainnya.
“Dinas Sosial perlu meningkatkan pengawasan, terutama karena masih banyak masyarakat miskin yang belum terdata,” ungkapnya.
Anggota lainnya, Andri Gunawan, menegaskan bahwa layanan Dinsos harus bersifat inklusif, tanpa membedakan latar belakang pemohon. Ia berharap Dinsos dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan dukungan dengan menekankan nilai kemanusiaan.
Elton Agus Marjan, selaku bendahara PSM Kota Bandung, menyampaikan harapannya agar PSM diberikan lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan Kota Bandung.
“Semoga Dinas Sosial dapat lebih peka terhadap PSM dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah,” ujarnya.
Eko Kurnianto mengungkapkan keprihatinan mengenai proyeksi anggaran belanja untuk urusan wajib sosial yang diperkirakan hanya mencapai 39% di tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran.
Ia menekankan perlunya kejelasan mengenai jumlah masyarakat Bandung yang mendapat dukungan layanan sosial, agar anggaran dapat diterima oleh mereka yang berhak.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar, melaporkan bahwa Dinsos telah berhasil membangun 151 Puskesos yang tersebar di berbagai kelurahan. Namun, ia mengakui bahwa sekitar 70% masyarakat miskin di Kota Bandung belum tercakup dalam jaminan sosial.
Dinas Sosial menghadapi tantangan dalam memberikan layanan optimal dengan anggaran sebesar Rp56 miliar di tahun 2024, tanpa dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK). Rencana anggaran untuk tahun 2025 bahkan direncanakan turun menjadi Rp51 miliar.
Anggota DPRD menekankan pentingnya validasi data kemiskinan dan perlunya kolaborasi dengan sektor non-APBD untuk meningkatkan layanan sosial.
Mereka juga meminta perhatian lebih pada dukungan untuk Karang Taruna dan peningkatan monitoring dalam layanan kesejahteraan sosial di Kota Bandung.
