Koropak.com – Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kendala teknis pada sistem pembelian materai elektronik (e-materai) yang disediakan oleh Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Kami meminta agar pemerintah menyederhanakan syarat pendaftaran CPNS dan tidak menyulitkan masyarakat,” ujar Puan dalam keterangannya pada Parlementaria, Jakarta, Jumat (6/9/2024).
Ia menilai bahwa masalah dengan e-materai dapat menghambat pendaftaran para pelamar, terutama karena masa pendaftaran CPNS yang semakin dekat. Puan juga mengingatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus memastikan sistem digital yang diperlukan berfungsi dengan baik bagi masyarakat.
“Jangan sampai masalah teknis menghalangi kesempatan bagi calon SDM unggul. Kemudahan dalam pendaftaran CPNS bertujuan untuk memungkinkan negara menjaring sebanyak mungkin putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia untuk menjadi calon ASN,” tambah Puan, yang merupakan politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini berharap kendala serupa tidak terjadi lagi. Untuk itu, Puan mendukung evaluasi yang dilakukan terhadap metode atau sistem pendaftaran CPNS.
“Ini juga untuk memberikan keadilan bagi pelamar yang terkena dampak gangguan sistem tersebut,” ungkapnya.
Meskipun kini e-materai dan materai tempel sudah diperbolehkan, pelamar diingatkan untuk tidak menggunakan materai palsu ataupun materai yang sudah pernah digunakan. “Adanya evaluasi soal pendaftaran CPNS tersebut harus dimanfaatkan para pelamar dengan sebaik-baiknya,” imbau Puan.
Di sisi lain, Puan menilai pendaftaran secara digitalisasi merupakan hal yang baik di tengah kemajuan era teknologi. Hanya saja, Puan mengingatkan Pemerintah harus memastikan bahwa semua sistem sudah siap digunakan sehingga minim permasalahan.
“Karena kendala teknis seperti ini banyak merugikan peserta dan masyarakat yang mungkin saja tidak memiliki akses internet yang mudah. Jadi perkembangan sistem digitalisasi harus didukung kesiapan yang matang,” sebutnya.
Puan menilai, insiden kesulitan penggunaan e-materai bukan hanya menjadi kesalahan teknis tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pelamar. “Transisi ke sistem digital tidak boleh setengah-setengah, dan harus dibarengi dengan infrastruktur yang memadai serta koordinasi yang baik antar lembaga terkait,” jelas Puan.
Ditambahkannya, Pemerintah juga perlu melakukan monitoring sistem berkala selama proses seleksi CPNS dilakukan. Mengingat, kata Puan, antusias masyarakat sangat banyak untuk mendaftar menjadi pengabdi negara.
“Seleksi CPNS ini kan tujuannya untuk menjaring sebanyak mungkin calon-calon terbaik abdi negara. Sehingga harus disiapkan sistem yang baik. Kita berharap proses seleksi CPNS dapat berjalan dengan lancar. Transparansi dan kredibilitas pelaksanaan seleksi juga harus dilakukan secara profesional sehingga aparatur negara diisi oleh SDM yang berkualitas,” pungkas Puan.
