KOROPAK.COM – ACEH – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kompak meminta anggaran ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menangani situasi pasca-banjir di Sumatera.
Momen ini berlangsung dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri para kepala daerah Provinsi Aceh. Rapat disiarkan langsung melalui kanal YouTube DPR RI. Dalam pertemuan itu, Maruli, Tito, dan Purbaya membahas anggaran sambil sesekali diselingi canda.
Jenderal Maruli mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan darurat pasca-bencana di Sumatera, khususnya Aceh, menghadapi proses panjang dan rumit, termasuk soal pendanaan.
Satgas Darurat Jembatan memutuskan membangun tiga jenis jembatan: Bailey, Armco, dan perintis atau gantung. Hingga kini, 22 jembatan Bailey telah dikerahkan, ditambah 14 dari Kementerian Pekerjaan Umum, serta 39 jembatan Armco di Aceh.
“Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang Pak,” ujar Maruli.
“Dari yang sebelahnya,” tanggap Dasco.
“Siap,” jawab Purbaya.
“Iya, Pak. Saya pura-pura lihat Bapak (Dasco),” kata Maruli sambil tersenyum dan duduk di sebelah kiri Purbaya.
Mendagri Tito Minta Anggaran untuk Kirim Praja IPDN
Tito Karnavian meminta Purbaya membuka blokir anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk penerjunan Praja IPDN ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Dana tersebut berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Kemendagri.
“Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya,” kata Tito.
“Cuma ada satu yang dibintangin, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti,” imbuhnya sambil tersenyum.
Anggaran itu akan digunakan untuk mobilitas Praja IPDN, yang akan membantu menghidupkan pemerintahan daerah kabupaten hingga kecamatan yang lumpuh akibat bencana.
Menkeu Purbaya memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membayar utang pembangunan jembatan darurat dan membangun hunian korban bencana. Ia sempat mencandai Maruli.
“Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” kata Purbaya, disambut tawa Maruli.
“Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?” tanya Purbaya.
“Ya tentara, Pak,” jawab Maruli sambil tersenyum.
Purbaya menjelaskan, percepatan penyaluran dana darurat dilakukan atas arahan Presiden. Total dana darurat yang dicairkan mencapai Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak.
“Total darinya Rp268 miliar, yang di tiga provinsi, 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi. Itu sudah dicairkan semua, Pak,” ujar Purbaya.
Selain itu, pemerintah menyiapkan dana tanggap darurat melalui mekanisme satu pintu yang dikoordinasikan BNPB. BNPB telah mengajukan tambahan anggaran Rp1,4 triliun pada 18 Desember 2025, dengan Rp650 miliar dialokasikan khusus untuk penanganan bencana di Sumatera.
“Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,51 triliun, Pak. Jadi kalau besok atau hari ini, BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair, Pak,” pungkas Purbaya.
