KOROPAK.COM – JAKARTA – Istana Kepresidenan menanggapi hasil survei LSI Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Pemerintah menegaskan menghormati seluruh pandangan yang berkembang di masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah menyadari adanya perbedaan sikap publik terkait wacana tersebut.
“Ya kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung. Sementara belum, kan gitu,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Prasetyo menyebut pemerintah tidak melihat adanya polemik terkait masih munculnya penolakan terhadap sistem pilkada tidak langsung. Menurutnya, keputusan mengenai mekanisme pilkada akan mengikuti proses yang sedang berjalan. “Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” ujarnya.
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei terkait usulan pilkada melalui DPRD. Dalam survei tersebut, mayoritas responden menyatakan tidak setuju dengan mekanisme pilkada tidak langsung, dengan penolakan paling kuat datang dari kelompok generasi Z.
Responden diberikan pertanyaan, “Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD?” Hasilnya, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali.
Rincian hasil survei tersebut sebagai berikut:
– Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1 persen
– Sangat setuju/cukup setuju: 28,6 persen
– Tidak tahu/tidak jawab: 5,3 persen
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1).
