KOROPAK.COM – Jika dulu ketika jaman feodalisme seorang kartini menuntut hak atas pendidikan bagi kaum perempuan, maka kartini hari ini mempunyai PR untuk memperjuangkan serta menuntut hak atas rasa aman bagi anak serta kaum perempuan yang sebagaimana sudah termaktub dalam undang-undang no 39 tahun 1999 pasal 29 ayat 1 dan pasal 30 serta merefleksikan komitmen bangsa Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang dalam realitasnya hari ini belum sepenuhnya terealisasi dan menjadi problem kompleks yang sangat mengkhawatirkan bagi kaum perempuan dan anak di Indonesia, khususnya kota Tasikmalaya.
Rasa aman untuk hidup sebagai anak dan perempuan di negara kita ini nyatanya sangatlah sulit, superioritas yang dilahirkan oleh budaya patriarki, dan yang marak hari ini munculnya tindakan abuse of power/ banalitas kekuasaan dalam praktik memonopoli realitas ataupun hukum.
Hampir disetiap harinya selalu saja ada berita buruk yang disajikan oleh media akhir-akhir ini mencuatnya berbagai kasus pelecehan dan kekerasan yang membuat kaum perempuan dan anak semakin takut dan rasanya semakin jauh akan tinggal dalam ekosistem yang aman yang benar-benar terbebas dari segala bentuk kekerasan.
Jika mengamati kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi hari ini, justru ruang publik atau institusi-institusi yang seharusnya menjadi ruang aman malah menjadi locus delicti (lokasi/tempat terjadinya tindak pidana) maraknya kasus pelecehan di ranah pendidikan serta kasus pedofil diruang publik kota Tasikmalaya dan yang paling mencengangkan para pelaku kekerasan seksual mayoritas adalah orang yang seharusnya memberikan teladan seperti ustadz/pemuka agama yang hidup dalam ruang lingkup religiusitas pembentukan moral yang malah menjadi pelaku tindakan amoral yang seakan mengobjektifikasi anak dan perempuan.
Maka dari itu sangat paradoks sekali ketika hari ini kota tasikmalaya yang dipredikati kota santri dan memiliki perda tata nilai religious islami namun berbanding terbalik dengan realitas yang ada. Contohnya seperti salah satu kasus yang mencoreng citra diri kota tasikmalaya yaitu tindakan asusila yang terjadi di awal tahun 2025 ini yang dilakukan oleh oknum pimpinan salah satu Yayasan islam yang dimana pelaku pun merupakan aktivis religi yang kerap kali aktif dalam memberantas kemaksiatan yang ada di kota tasikmalaya yang malah melakukan tindakan ruda paksa terhadap santrinya, hal ini merupakan representasi dari tindakan abuse of power dan distorsi akan tasikmalaya kota yang religious islami.
Lantas kemana dan dimana peran pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi setiap orang terutama anak dan perempuan dari kekerasan seksual? Maka dari itu, hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah kota tasikmalaya dalam hal mengawal proses hukum pelaku bejat tersebut agar memastikan pelaku diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan yang ada agar terciptanya keadilan bagi korban dan merevitalisasi citra kota tasikmalaya. Selain daripada itu saya sebagai penulis mendesak pemerintahan kota tasikmalaya agar melakukan suatu upaya yang komprehensif dalam menanggulangi tindakan kekerasan seksual dan mereinventing ekosistem atau ruang aman bagi anak, perempuan dan penyintas kekerasan seksual.
Selamat hari kartini, semoga spirit RA kartini selalu tertancap dan menggelora dalam diri perempuan kota tasikmalaya dalam pengimplementasian pemikiran dan pergerakan yang lebih progresif. Bahwa perempuan berhak atas ruang aman, perempuan bebas untuk berfikir, perempuan bebas menentukan pilihannya sendiri, bebas untuk menggapai cita-citanya yang tinggi, perempuan boleh melangkah kemana pun, dan perempuan bisa menjadi apapun. Sekali lagi, Selamat Hari Kartini !!!
Putri Tiara Mustika Budiman
